Identitas Politik Indonesia: Pancasila sebagai Fondasi, Kepentingan Nasional, dan Hubungan Rakyat dengan Elite

NAMA : RIPKI MAULANA

NIM : 25101054293

MK : PKN

 

Sebenarnya apa identitas politik kita?

Identitas politik kita sesungguhnya adalah sebuah konstruksi kolektif yang lahir dari perpaduan unsur sejarah, budaya, nilai-nilai bersama, dan afiliasi ideologis yang memberi kerangka orientasi secara politis kepada warga negara. Identitas politik bukanlah sesuatu yang statis atau bawaan mutlak, tetapi hasil proses negosiasi sosial dan konflik simbolik antara elit dan masyarakat dalam kerangka kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, identitas politik seringkali dirangkai dari praktik “politik identitas” yakni mobilisasi atas dasar identitas etnis, agama, suku, atau budaya yang dipakai sebagai instrumen perebutan dukungan politik. ( HMIP FISIP UI, Mengenal Politik Identitas: Mulai dari Persoalan Identitas hingga Pergerakan Politik, https://hmip.fisip.ui.ac.id/mengenal-politik-identitas-mulai-dari-persoalan-identitas-hingga-pergerakan-politik/ , Diakses Tanggal 12-10-2025 Pukul15:03)

Identitas politik kita juga bersandar pada simbol nasional—seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, dan narasi kebangsaan—yang dimaksudkan untuk menjadi titik temu di tengah keberagaman etnis dan agama. (Binus University , Identitas Nasional Indonesia , https://binus.ac.id/character-building/2023/09/identitas-nasional-indonesia/ , Diakses Tanggal 12-10-2025 Pukul 15:10) Identitas politik tidak hanya soal “siapa kita” secara identitas sosial, tetapi juga “bagaimana kita ingin memosisikan diri secara politik”  memilih ideologi, orientasi kebijakan, dan afiliasi institusional (partai, gerakan, kelompok sipil). (Drs. Suswanta., M.Si , 2024 , Politik Identitas dan Identitas Politik, Cetakan I)

Karena identitas politik dibangun melalui ruang publik, wacana, dan praktik sosial, maka identitas politik kita dapat bersifat kontestatif—tergantung siapa yang mendefinisikan “kita” dan dengan tujuan apa. Dalam demokrasi, identitas politik menjadi arena pembicaraan dan persaingan antara elite dan masyarakat. Sebagai contoh konkret, dalam Pemilu atau Pilkada, isu agama dan etnis sering dimobilisasi sebagai tanda-tanda identitas politik yang dibaca oleh publik untuk menentukan pilihan politik. ( FISIP UMSU , Peran Politik Identitas dalam Pemilihan Umum , https://fisip.umsu.ac.id/peran-politik-identitas-dalam-pemilihan-umum , Diakses Tanggal 12-10-2025 Pukul15:14 )

Dengan demikian, identitas politik kita adalah suatu narasi bersama yang dibentuk terus-menerus melalui interaksi antara warga dan elite politik, simbolisasi nasional, serta penggunaan politik identitas sebagai alat mobilisasi.

---

Merujuknya kemana?

Merujuknya identitas politik kita harus diarahkan kepada landasan ideologis dan simbolik yang bisa menjembatani perbedaan, yakni Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif sebagai titik acuan bersama. Karena dalam negara majemuk seperti Indonesia, jika merujuknya identitas politik hanya ke identitas-sebagai-kelompok (etnis, agama, suku), maka akan berpotensi memecah persatuan dan memperkuat fragmentasi sosial. Oleh karena itu, referensi ideal adalah identitas politik yang “berkebangsaan”  yang mengedepankan kesetaraan, pluralisme, dan keadilan sosial sebagai pijakan.

Sebagai contoh, Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dirancang sebagai instrumen untuk menyatukan keragaman etnis dan agama dalam rangka negara-bangsa. ( WIRA INDO EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2017 - VOLUME 69/NOMOR 53, https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/01/wiraindowebnovdeskomplit.pdf) Pancasila memberi kerangka nilai moral dan politik yang diharapkan menjadi pedoman bersama dalam praktik politik, sehingga identitas politik tidak hanya “identitas kelompok” semata tetapi tertaut pada nilai-nilai bersama yang menyeimbangkan kepentingan kolektif.

Dalam praktik negara, merujuknya identitas politik harus pula ke institusi demokrasi: partai politik, lembaga negara, regulasi publik, dan mekanisme kontrol sosial. Artinya, identitas politik tidak boleh lepas dari institusi yang mengorganisasi ekspresi identitas apakah melalui partai, media, lembaga advokasi, atau komunitas lokal. Maka identitas politik kita merujuk ke struktur institusional yang menjembatani aspirasi bukan pada hitungan identitas primordial semata.

Selain itu, merujuk identitas politik kita juga harus menyentuh ruang internasional: bagaimana posisi identitas kebangsaan kita dalam arus globalisasi, dalam kerangka solidaritas internasional, dan dalam diplomasi antarnegara. Karena identitas politik tidak bisa dilepaskan dari konstelasi global apa artinya “kita” dalam konteks interaksi global dan persaingan geopolitik.

Dengan demikian, merujuknya identitas politik kita harus kepada nilai-nilai kebangsaan inklusif, institusi demokrasi yang menghormati pluralitas, serta relasi global yang membingkai posisi bangsa dalam dunia.

---

Apa kepentingan nasional kita?

Kepentingan nasional kita adalah keseluruhan tujuan, harapan, dan kepentingan strategis yang ingin dicapai negara untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, kedaulatan, dan martabat bangsa di dalam dan luar negeri. Kepentingan nasional mencakup dimensi vital (esensial), strategis (jangka menengah), dan jangka panjang. (Prayusti, A., Djemat, Y. O., & Harikesa, I. W. A. (2024). KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM MENYEPAKATI KERJASAMA INDONESIA-CHINA DALAM BIDANG EKONOMI DIGITAL TAHUN 2023,  Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional, 1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2457 )

Secara esensial, kepentingan nasional meliputi perlindungan terhadap kedaulatan negara agar bangsa tidak terancam oleh intervensi luar, dominasi asing, atau fragmentasi internal. Negara harus menjaga integritas wilayah, keamanan pertahanan, dan otonomi dalam pengambilan kebijakan.

Secara strategis, kepentingan nasional Indonesia mencakup pembangunan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing di era global, dan transformasi digital. Misalnya, dalam kerjasama ekonomi digital dengan Tiongkok, Indonesia berupaya memanfaatkan transfer teknologi dan investasi, tetapi tetap menjaga aspek keamanan ekonomi dan kepentingan domestik. (Prayusti, A., Djemat, Y. O., & Harikesa, I. W. A. (2024). KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM MENYEPAKATI KERJASAMA INDONESIA-CHINA DALAM BIDANG EKONOMI DIGITAL TAHUN 2023,  Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional, 1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2457 )

 

Dalam jangka panjang, kepentingan nasional kita mencakup visi Indonesia 2045 menjadi negara maju, makmur, adil, dan berdaulat. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, menjaga lingkungan, dan konsolidasi demokrasi adalah bagian dari kepentingan nasional jangka panjang.

Kepentingan nasional juga mencakup diplomasi aktif di kawasan dan global, promosi peran Indonesia sebagai negara maritim, dan menjaga keseimbangan antara kemandirian dan kerjasama internasional. Sebagai contoh, visi “Poros Maritim Dunia” yang diperkenalkan Presiden Jokowi merupakan upaya merevitalisasi identitas maritim Indonesia dan menjadikan negara ini sebagai aktor strategis di Indo-Pasifik. ( Putu Shangrina Pramudia , 2025, Terminasi Diskursus Poros Maritim Dunia dalam Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo, Vol. 6 No. 2 )

Dengan demikian, kepentingan nasional kita meliputi keamanan dan kedaulatan, pembangunan ekonomi dan transformasi digital, visi jangka panjang pembangunan manusia dan infrastruktur, serta posisi diplomatik yang mandiri namun relasional.

---

Bagaimana pengaruhnya terhadap konektivitas masyarakat dengan elite?

Kepentingan nasional dan identitas politik yang dirujuk ke nilai-nilai kebangsaan dan institusi demokrasi akan mempengaruhi secara mendasar konektivitas antara masyarakat dan elite, baik dalam bentuk komunikasi, kepercayaan, partisipasi politik, maupun saluran representasi.

Pertama, jika identitas politik lebih menekankan nilai inklusif dan institusional, maka masyarakat akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk merasakan akses ke elite melalui saluran formal (misalnya lewat pemilu, partai, lembaga perwakilan). Dalam konteks demikian, konektivitas antara warga dan elite menjadi lebih terbuka dan partisipatif.

Kedua, jika kepentingan nasional yang dijadikan rujukan adalah agenda bersama (seperti pembangunan infrastruktur, kemajuan digital, pemerataan), maka elite harus merespons aspirasi masyarakat agar kebijakan mereka dianggap sah. Hal ini memaksa elite untuk memperkuat hubungan komunikasi dan representasi kepada komunitas lokal, sehingga konektivitas meningkat.

Namun, jika elite menggunakan identitas politik sebagai alat politisasi untuk menjaga kekuasaan misalnya memobilisasi ancaman identitas (agama, etnis) untuk mempertahankan basis dukungan maka konektivitas bisa bersifat manipulatif: masyarakat diasumsikan sebagai “pemilih identitas” alih-alih warga politik. Dalam kasus demikian, hubungan elite-masyarakat bisa menjadi toksik dan terdistorsi. Politisasi identitas seringkali dipakai elite untuk memecah atau membelah dukungan agar mereka tetap bertahan. ( UII , Politik Identitas dan Media Sosial , https://www.uii.ac.id/politik-identitas-dan-media-sosial/ , Diakses Tanggal 12-10-2025 Pukul 15:29 )

Lebih lanjut, teknologi dan media digital memengaruhi konektivitas sehingga elite dapat memanfaatkan platform digital untuk menjangkau masyarakat (kampanye digital, media sosial). Tetapi ini juga menciptakan kesenjangan: mereka yang lebih terhubung (elit digital, kota) akan lebih mudah terakses, sedangkan masyarakat pinggiran yang akses digitalnya terbatas menjadi terpinggirkan. Fenomena kesenjangan digital (digital divide) memperlemah konektivitas antara masyarakat kurang terlayani dan elite modern. (Palmira Permata Bachtiar, 2020, Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia, Cetakan pertama )

Secara teoritik, struktur jaringan sosial menunjukkan fenomena “inti-perifer” (core-periphery), di mana elite berada di pusat jaringan dan masyarakat di pinggiran. Elite memiliki lebih banyak koneksi, daya untuk menyebarkan informasi, dan kemampuan mempengaruhi opini publik. Dalam konteks politik, elite yang mampu memposisikan diri sebagai “penghubung” antara jaringan inti dan masyarakat periphery akan menonjol sebagai elite yang efektif.

Dengan demikian, pengaruh identitas politik dan kepentingan nasional terhadap konektivitas masyarakat dengan elite sangat besar: pendekatan identitas dan rujukan nilai-nilai bersama bisa memperkuat hubungan partisipatif, tetapi jika politisasi identitas digunakan sebagai alat eksklusif oleh elite, konektivitas bisa terdistorsi dan mengarah ke manipulasi.

---

Kesimpulan

Identitas politik kita adalah narasi kolektif yang dirangkai dari warisan simbolik nasional dan penggunaan politik identitas sebagai instrumen mobilisasi. Merujuknya identitas politik harus kepada pijakan kebangsaan inklusif, institusi demokrasi, dan relasi global yang sehat. Kepentingan nasional kita mencakup dimensi kedaulatan, pembangunan ekonomi, transformasi digital, dan posisi diplomatik global. Pengaruhnya terhadap konektivitas masyarakat dengan elite bisa membangun hubungan representatif dan partisipatif jika dirancang dengan nilai inklusif, tetapi bisa juga menjadi alat manipulatif jika elite menggunakan identitas sebagai politik eksklusif.